Press Release Aksi Somasi Jakarta (Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi)

Jakarta Gawat Darurat

     Mengapa mahasiswa harus membahas APBD? Mengapa mahasiswa harus repot-repot mengurus masalah ini? Karena masalah ini sarat akan kepentingan. Marilah kita lihat lebih dalam akar permasalahan kasus ini bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai rakyat Jakarta!

Data dan fakta bermunculan. Angka-angka fantastis amoral bermekaran pada postur RAPBD DKI 2015 hanya untuk pengadaan barang-barang pendukung kerja di lingkungan pemerintahan, khususnya sudin Pendidikan II Jakarta Selatan. Tidak tanggung-tanggung, kisaran angka fiktif tersebut bisa mencapai 12,1 triliyun! (Tempo.co)

     DPRD telah membuat anggaran di luar nalar pemikiran manusia normal pada umumnya. Pengadaan tempat dan alat fitness juga UPS yang dinilai inefisien hendak diterapkan di sekolah. Hal ini menyebabkan munculnya isu pembegalan terhadap RAPBD Jakarta 2015.

Mengapa APBD harus dikaji?

• Hal ini menyangkut harga diri masyarakat lantaran pajak merupakan hasil jerih payah mereka. Gubernur Jakarta dan pejabat-pejabat DPRD adalah orang-orang yang masyarakat pilih untuk menjadi wakil mereka.
• APBD merupakan filosofi penyambung antara raja dan rakyat, yang dalam hal ini adalah antara pemimpin dan masyarakat.
• APBD merupakan ciri dan cara adanya sebuah pergeseran di suatu negara dari yang belum beradab menjadi negara yang beradab. Rakyat merupakan esensi dari APBN dan APBD.

     Kebodohan seolah tercitrakan sebagai tindakan berani. Hal tersebut jelas-jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dengan mengirimkan dokumen RAPBD DKI tahun anggaran 2015 palsu kepada Mendagri.

     Bagaimana dengan sistem informasi manajemen e-budgetting? Dalam RAPBD, e-budgetting hanya bisa diikuti oleh perusahaan besar berstandar, yang ditentukan pihak asing. Hal itu tentu akan mengancam pendapatan masyarakat menengah ke bawah dan memandulkan kerja DPRD.

     DPRD sebaiknya tidak memberhentikan Hak Angket demi terjaganya transparansi dalam pemerintahan. Hak Angket yang saat ini sedang dijalankan untuk mengusut dokumen anggaran palsu yang masuk ke Mendagri, secara konstitusional merupakan solusi ketatanegaraan. Dan mahasiswa harus mengawasinya sebagai perwujudan peran kontrol sosial.

     Mahasiswa harus tetap objektif dalam memandang permasalahan ini. Apabila benar ada pelanggaran hukum, langsung saja sampaikan, kita punya hak menyatakan pendapat, dan DPRD berhak untuk memberhentikan gubernur tanpa perlu melanjutkan angket.

Penegakkan hukum serta kedewasaan sikap publik Jakarta sedang diuji. Sementara yang terjadi adalah saling bangun opini antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. Membuat keruh langit media Jakarta yang berpotensi menyuburkan konflik horizontal yang merugikan rakyat.

     Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan menghambat pembangunan Jakarta. Masyarakat Jakarta membutuhkan pelayanan yang optimal dari pemerintah DKI Jakarta secara nyata dan transparan, baik eksekutif maupun legislatif. Bukan sekedar mengobral janji kala kampanye lalu sengaja lupa dalam pelaksanaannya demi mempertahankan politik pencitraan pemerintah.

     Jakarta berada dalam kondisi GAWAT DARURAT! Hari ini, Jumat, 20 Maret 2015, merupakan hari terakhir pembahasan RAPBD Jakarta 2015!! Maka dari itu, atas nama Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi, kami menuntut;

• Dituntaskannya Hak Angket oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mengungkap indikasi-indikasi pelanggaran hukum.
• Agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhenti melempar wacana ke media yang sekiranya akan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
• Usut tuntas dan adili pembegal anggaran siluman APBD Provinsi DKI Jakarta.

sumber

sumber

- SOMASI JAKARTA -

Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi

Elemen:

BEM UNJ – KAMMI Jakarta – BEM Jakarta Raya – BEM PNJ – Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta – BEM Universitas Esa Unggul – Teater Pelangi PNJ – BEM BSI – BEM Alhikmah

Somasi.Jakarta@gmail.com